EFEKTIVITAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH
(Berorientasi Pada Kompetensi Dasar Pkn Kelas X/2 Mengenai Menjelaskan Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik Di Daerah)
PENDAHULUAN
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari teknologi sederhana berevolusi menjadi teknologi canggih. Dalam revolusi teknologi canggih dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis media memungkinkan terjadinya informasi secara sinkron. Pengelolaan sumber daya informasi difokuskan pada upaya penyelenggaraan fasilitas pemberian informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada instansi pemerintah tersebut dan juga informasi mengenai kebijakan publik yang disahkan oleh pemerintah. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) khususnya terkait dengan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Pengembangan sistem dan teknologi informasi dilakukan atas dasar suatu kebijakan pada instansi pemerintah sebagai kebijakan pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan tersebut harus berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, dengan orientasi tersebut pemanfaatan teknologi informasi dapat dikatakan berguna dan bernilai tambah serta berdaya guna dalam penyampaian berita mengenai kebijakan pemerintah yang diambil dan kebebasan rakyat untuk berperan serta.
Dengan adanya teknologi informasi, seorang guru PPKn harus mampu mengajarkan kepada anak didiknya untuk turut serta dalam partisipasi perumusan kebijakan publik di daerah sebagai pencerminan hidup demokratis sejak dini bagi siswa dan bekal ke depan ketika mereka telah dewasa. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, kini masyarakat lebih bisa menyuarakan aspirasinya dalam perumusan kebijakan publik yang berguna bagi banyak orang maupun dapat mengetahui jalannya kebijakan oleh pemerintah yang tentunya dengan dukungan rakyat, khususnya para siswa agar mampu memahami kebijakan publik dan turut berpartisipasi sejak dini yang dibimbing oleh guru PKn yang professional.
PERMASALAHAN
Pemanfaatan teknologi dan informasi harus mampu menjawab tantangan zaman. Terlebih lagi dewasa ini semua informasi langsung cepat diakses oleh seluruh masyarakat, tidak hanya keunggulan dari teknologi informasi tersebut akan tetapi kemanfaatan dari teknologi informasi guna memberikan suatu layanan kepada masyarakat untuk lebih bisa menilai transparansi pemerintah dalam kebijakannya maupun penyaluran aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini, banyak guru PKn yang belum memahami betul bagaimana cara mendidik siswanya untuk berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam perumusan kebijakan publik di daerah. Serta kurangnya penggerakan kepadany siswanya untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat luas dalam perumusan kebijakan publik tersebut. Taruhlah turut serta dalam perumusan kebijakan agar menjadi pribadi yang demokratis sejak dini yang dilakukan oleh siswa. Karena dewasa ini pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan sebagai sarana sosialisasi untuk lebih mengetahui kebijakan pemerintah sehingga masyarakat akan lebih bersifat partisipatif di dalamnya.
Sebagai seorang pendidik Pendidikan Kewarganegaraan, selayaknya seorang guru mampu menjembatani peserta didiknya selaku masyarakat dalam lingkungan hidupnya di tengah masyarakat lain untuk memberikan penyuluhan mengenai kebijakan publik di daerah agar siswa maupun masyarakat juga turut serta dalam perumusan dan sosialisasi mengenainya. Akan tetapi yang mana guru sebagai penopang dan fasilitator dalam mengarahkan kurang begitu efektif terlebih lagi kurangnya informasi yang didapatnya dari kecanggihan teknologi informasi. Akan tetapi sesuai dengan yang diharapkan dengan adanya teknologi dan informasi tersebut, seluruh masyarakat akan lebih mudah mengetahui berbagai informasi mengenai kebijakan publik di daerah yang mendapatkan hak otonom. Semuanya itu perlu keterlibatan yang saling mendukung dari pemerintah, guru, dan juga masyarakat dalam menyalurkan informasi agar masyarakat telah diberi sosialisasi dalm pemanfaatan teknologi informasi dalam membuka cakrawala kebijakan publik di daerah masing-masing.
PEMBAHASAN
Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal sangat diperlukan guna keberlangsungan proses transmisi antara informasi yang disampaikan kepada informan. Terlebih lagi dalam lingkup ini adalah pemanfaatan teknologi informasi berbasis informasi untuk kebijakan publik di daerah dalam rangka membentuk masyarakat yang partisipatif. Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan jaringan komunikasi dan informasi memberikan peluang yang luas bagi instansi pemerintah untuk memenuhi keperluan tersebut. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi tersebut, sosialisasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik yang bersifat elektronik, seperti melalui internet, email, TV, dan radio maupun secara manual, misalnya melalui spanduk, selebaran, surat kabar atau dalam bentuk pengumpulan massa dalam suatu tempat. Sebagai siswa SMP dalam ikut berpartisipasi mensosialisasikan kebijakan publik dapat menuliskan berbagai berita mengenai kebijakan publik lewat media tersebut dengan bimbingan guru PKn terlebih utama.
Pemanfaatan teknologi informasi dapat dimaksimalkan oleh guru kepada siswanya dan siswa dapat menyalurkannya ke masyarakat tentang sosialisasi kebijakan publik di daerah agar masyarakat lebih partisipatif dalam mengikuti alur kebijakan pemerintah tersebut dengan dampak luas kepada masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, dapat memberikan sumbangan atau konstribusinya secara optimal guna mewujudkan tujuan bersama, aktif serta mendukung program-program yang telah disepakati dan di rumuskan oleh pemegang kekuasaan dan juga pemanfaatan teknologi informasi dapat sebagai pencerminan kehidupan demokratis. Mewujudkan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat, menghindari penyimpangan kekuasaan, pencerminan tanggung jawab warga negara terhadap kelangsungan hidup bangsa dan Negara pembentuk prilaku / budaya demokratis. Memberi pelajaran, membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran hukum serta membentuk manusia yang bermoral dan berakhlak mulia.
KESIMPULAN
Dengan adanya teknologi informasi seharusnya lebih dimanfaatkan oleh guru PPKn sebagai sarana untuk proses sosialisasi kepada para siswa selanjutnya siswa dapat mengembangkan ilmunya untuk sosialisasi ke masyarakat luas lewat media informasi, seperti, majalah, koran maupun internet agar masyarakat lebih berpartisipatif dalam mengikuti perumusan kebijakan publik di daerah. Dengan adanya partisipasi masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk perumusan kebijakan publik akan berdampak positif pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan masyarakat akan turut bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, karena mereka dilibatkan secara langsung dalam perumusannya. Jadi tidak ada lagi perasaan atau kesan, bahwa masyarakat tidak setuju atau tidak tahu terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut.
Efektifitas pemanfaatan teknologi informasi akan semakin efektif manakala digunakan dengan efektif pula. Dengan keprofesionalan guru PKn memfasilitasi para peserta didik dalam membantu sosialisasi agar masyarakat ikut berpartisipasi di dalam perumusan kebijakan publik di daerah mengingat itu sangat penting dan mempunyai dampak yang luas dan bermanfaat bagi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
http://rudykun.wordpress.com/2010/01/17/makalah-peran-teknologi-informasi-di-bidang-pemerintahan (diakses 19 Maret 2012)
http://www.boss.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=38:good&catid=10:jurnal (diakses 19 Maret 2012) Leo Agustino S.Sos., M.Si. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Cv. Alfabeta
0 komentar:
Posting Komentar